Musibahberupa bencana alam yang bertubi-bertubi melanda negeri akhir-akhir ini melumpuhkan gerak sendi-sendi perekonomian dan dampak pada kehidupan bermasyarakat. Kerugian yang berkaitan langssung dengan kebutuhan pokok masyarakt adalah berkurangnya produksi dan kenaikan harga sembako, barang-barang dan jasa. Termasuk kebutuhan pokok lain produksi dunia perindustrian berkurang pula karena lumpuhnya kegiatan akibat bencana tadi.
Ancaman krisis tersebut di tanggulangi pemerintah dengan program stabilisasi harga. Tapi program yang dimaksud untuk meringan kan beban ekonomi rakyat itu bukan tidak mungkin justru menimbulkan akibat sebaliknya, memperberat impitan yang mendera kehidupan rakyat.
Program pemerintah dengan membatasi pembelian solar dan premium bersubsidi itu justru mengakibatkan bertambahnya langka dan melonjaknya harga kebutuhan pokok masyarakat. Pencapaian program itu paling-paling hanya sebatas pada kestabilan harga yang masih di atas jangkauan daya beli masyarakat. Dengan demikian, kemakmuran rakyat yang seharusnya di wujudkan menggunakan minyak bumi yang merupakan sebagian dari kekayaaan alam kian jauh dari kenyataan. Lebih-lebih kalau di perhitungkan dampak yang timbul dari pengurangan subsidi listrik dan konversi minyak tanah ke gas yang sebelumnya juga di tetapkan yang di lengkapi kartu kendali pembelian minyak tanah dengan uji coba di jawa dan di bali. Dengan timbulnya sederatan bencana alam plus krisis pangan minus subsidi bbm dengan dampak tersebut, lengkaplah musibah yang kini melanda negeri ini yang semakin menjauhkan amanat uud 1945 untuk memakmurkan rakyat.
Amanat uud 1945 untuk memakmurkan rakyat dengan kekayaan alam yang terkandung di dalam bumi itu terlupakan. Penggagas kebijakan pengurangan subsidi bbm dengan membatasi pembelian bbm sepertinya terpaku pada pemikiran hanya memperkecil dana yang semula di peruntukkan subsidi bahan bakar, tanpa memperhitungkan dampaknya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar